Kegiatan TMMD

BUNGO — Wajah mendung Rabu pagi (15/7/2026) tak menyurutkan semangat gotong royong di Kabupaten Bungo. Di bawah pimpinan Bupati Bungo selaku Inspektur Upacara, gelaran TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Tahun 2026 resmi ditabuh. Namun, ada satu pemandangan yang menegaskan kuatnya sinergi pemerintahan sipil-militer hari itu: hadirnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo secara langsung di garda depan upacara pembukaan.
Kehadiran unsur pimpinan legislatif ini bukan sekadar pemanis barisan seremonial. Di era tata kelola daerah yang modern, kehadiran DPRD Bungo menjadi simbol "Restu Anggaran dan Pengawasan" (Legislative Backing) yang krusial bagi keberlanjutan program TMMD, khususnya yang digerakkan oleh Kodim 0416/Bungo Tebo.
Bupati Bungo dalam amanatnya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran TNI atas dedikasi tanpa batas yang mempertemukan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Bupati menegaskan bahwa TMMD adalah jembatan sinergi strategis antara TNI, Pemkab Bungo, Polri, serta seluruh elemen masyarakat guna memotong kompas pembangunan di wilayah pedesaan.
Kolaborasi Dua Kaki: Fisik dan Jiwa Masyarakat
Program TMMD ke-129 kali ini dirancang komprehensif. DPRD Kabupaten Bungo berperan aktif memastikan bahwa intervensi anggaran daerah tepat sasaran pada dua klaster utama:
1. Infrastruktur Fisik Konektivitas: Menopang pembukaan dan peningkatan akses jalan, pembangunan jembatan, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga perbaikan sarana ibadah. Peran DPRD di sini adalah memastikan jalan-jalan baru ini nantinya terkoneksi dengan rencana tata ruang daerah (RTRW) agar ekonomi desa langsung bergerak.
2. Investasi Nonfisik (Pemberdayaan): Mulai dari penyuluhan wawasan kebangsaan, layanan kesehatan gratis, pembenahan sektor pendidikan, penguatan ketahanan pangan lokal, hingga pemberdayaan lapisan masyarakat.
Peran Inovatif DPRD: Dari Meja Legislasi ke Tapak Gotong Royong
Hadirnya pimpinan DPRD Bungo di lokasi mencerminkan paradigma baru lembaga legislatif yang adaptif. DPRD Bungo memposisikan diri sebagai "Akselerator Pembangunan Berbasis Kebutuhan Riil".
Secara inovatif, keterlibatan DPRD dalam TMMD ini mencakup tiga peran strategis:
• Sinkronisasi Hasil Reses: DPRD memastikan titik-titik sasaran TMMD beririsan langsung dengan aspirasi (reses) yang selama ini disuarakan masyarakat pedesaan, sehingga pembangunan tidak top-down tapi benar-benar menjawab jeritan kebutuhan warga.
• Garansi Keberlanjutan Pasca-TMMD: Melalui fungsi penganggaran (budgeting), pimpinan DPRD berkomitmen agar aset fisik yang telah dibangun oleh TNI bersama warga dalam program ini, nantinya mendapatkan alokasi pemeliharaan yang layak pada APBD perubahan maupun APBD tahun berikutnya.
• Jembatan Komunikasi Sipil: Sebagai wakil rakyat, anggota dewan ikut mengedukasi konstituennya untuk menjaga dan merawat semangat gotong royong yang telah dinyalakan oleh Kodim 0416/Bute.
Dengan dimulainya TMMD ke-129 ini, Kabupaten Bungo kembali membuktikan bahwa ketika eksekutif, legislatif, aparat keamanan, dan rakyat melebur dalam satu visi, maka sekat-sekat keterbatasan pembangunan di ujung desa dapat dituntaskan dengan cepat dan bertenaga.